Menu
RSS

Perwujudan Nawacita ke-3 Harus Terpublikasi ke Masyarakat

BNPP - Upaya perwujudan Nawacita ke-3, yaitu 'membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan', sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui pengelolaan yang dilakukan oleh jajaran pemerintah.

 

Setiap program capaian yang telah dilakukan dalam pengelolaan wilayah perbatasan harus diinformasikan dengan baik kepada publik. hal ini agar masyaraat mengetahui sudah sejauh mana pemerintah menjalankan program kesejahteraan serta pengamanan di daerah pinggiran, khususnya wilayah perbatasan.

"TVRI diharapkan  menyiarkan berbagai kegiatan program yang dilakukan di wilayah perbatasan beserta implikasinya," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto saat Media Visit ke Televisi Republik Indonesia (TVRI), Jakarta, Senin (28/5).

Antusiasme masyarakat terhadap keingintahuan kinerja pemerintah di wilayah perbatasan negara, kiranya bisa disalurkan oleh lembaga penyiaran milik pemerintah. Sigit melanjutkan bahwa BNPP selaku koordinator sejumlah kementerian/lembaga dalam pengelolaan wilayah perbatasan, sudah mengajukan MoU untuk dapat bersinergis dalam hal publikasi kegiatan program di perbatasan.

"Kemasan silahkan dari TVRI, nanti substansinya dari kita," ujar dia.

Direktur Utama TVRI Helmy Yahya merespon positif kunjungan BNPP. Menurutnya, TVRI sebagai media publik sudah melakukan publikasi setiap kegiatan yang ada hingga di perbatasan. Pihaknya akan berkontribusi dalam menyukseskan program pemerintah, khususnya di perbatasan.

"Kita perduli karena kewajiban juga. Kita bisa bikin liputan kesana. PLBN kan bagus-bagus," kata Helmy.

Pada kesempatan ini, Plt Ses Widodo Sigit didampingi oleh Kabag Humas TU Pimpinan BNPP Andri Indrawan dan sejumlah staf. Hadir pula Direktur Program TVRI.

 

(Humas BNPP)

 

Jalin Persatuan Dalam Persaudaraan, FC PLBN Motaain Ramaikan Turnamen Sepakbola di Perbatasan

BNPP - Turnamen sepakbola antar desa 'Klibur Oan Tulakadi' (Kontas Cup) yang digelar di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi ajang yang menyatuan warga di Belu, khususnya Desa Silawan.

 

Bupati Belu Wilibrodus Lay mengapresiasi Kepala Desa Silawan Ferdinandus Mones Bili dan Kepala Desa Tulakadi Cristian Labi Susuk, yang sudah menyelenggarakan turnamen sepakbola dengan biaya dari swadaya masyarakat.

"Kalau bisa turnamen ini diselenggarakan tiap tahun pada bulan Mei atau Juni. Buatlah lebih gebyar lagi,  kita undang klub bola kaki dari negara tetangga Timor Leste, sehingga event ini bukan tingkat lokal saja tapi go internasional," kata Wilibrodus baru-baru ini.

Dia berpesan agar seluruh pihak turut mensukseskan turnamen yang menjadi simbol persaudaraan ini dengan menjaga kamanan serta ketertiban. Sehingga, tercipta suasana kondusif dan tentram yang berujung membantu pembangunan yang dilakukan pemerintah disana.

Kades Silawan, Ferdinandus,  meminta Organisasi Kontas menjadikan Desa Silawan dan Tulakadi sebagai desa di wilayah timur NKRI yang berbatasan langsung dengan  Republik Demokratik Timor Leste. 

"Sangat strategis karena sebagian wilayah Desa Silawan adalah PLBN Motaain yang merupakan pintu keluar masuk negara," katanya.

Sebanyak 16 tim mengikuti turnamen ini, termasuk FC PLBN Motaain yang dipimpin Engelberthus Klau. Acara pembukaan dimeriahkan Drumband dari SMPN Silawan.  

 

(Humas BNPP/PLBN Motaain)

Dikelola Secara Terus Menerus, Sistem Aplikasi e-Kerja Sebagai Barometer Reformasi Birokrasi

BNPP - Kepala Bagian Pengembangan Karir di Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri, Cheka Vigowansyah, mengatakan bahwa terdapat sejumlah persoalan yang harus diperbaiki bersama dalam penggunaan aplikasi elektronik e-kerja pegawai di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

 

"Saya lihat ada permaslahan mendasar terkait dengan server, cara input, kemudian permasalahan teknis," kata Cheka dalam rapat Pengembangan Aplikasi E-kerja, di Jakarta, Kamis (17/5). 

Secara hitungan, menurutnya tidak ada masalah dalam penempatan server dengan jumlah pegawai BNPP yang hanya 300 pegawai. Hanya saja ada sedikit gangguan pada saat loading. Dia berpandangan, dalam proses pengelolaan (e-kerja) tidak bisa dilakukan dengan sekali 'pukul', harus secara terus menerus. Maka, diperlukan dua sampai tiga orang yang khusus mengelola hal ini.

"Itu perlu dikelola. Kita butuh sentuhan yang mengena sampai ke pegawai, maka butuh orang yang 'melototin' (awasi)," ujar dia.

Pihaknya, kata dia, bisa berkoordinasi langsung dengan orang yang memang diberi tugas khusus mengelola aplikasi e-kerja di BNPP. Dengan begitu, akan memudahkan dalam pencarian permasalahan yang menghambat  penggunaan aplikasi e-kerja oleh pegawai di lingkungan BNPP.

Sementara, Kepala Bagian Kepegawaian Syahrizal Iskandar mengaku bahwa saat ini pihaknya sedang dalam proses mencari orang yang kompeten di bidang pengelolaan aplikasi (IT) untuk memperlancar proses penggunaan aplikasi e-kerja di BNPP. 

"Kami berharap sesudah satu tahun berjalan diberi masukkan untuk penyempurnaan sistem. Ini sebagai barometer reformasi birokrasi (mengukur kinerja), semua harus tersistem, menggunakan aplikasi," katanya.

 

(Humas BNPP)

Penyempurnaan e-Kerja Untuk Memacu Kinerja Pegawai BNPP

BNPP - Aplikasi elektronik e-kerja digunakan untuk menilai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang kemudian dikonversi menjadi rupiah, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan. 

 

Menurut Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian BNPP, Gutmen Nainggolan, selama satu tahun berjalan sejak April 2017, terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dalam penggunaan e-kerja. 

"Permasalahan itu, e-kerja sulit diakses karena kondisi jaringan yang tidak stabil, kemudian sistem e-kerja yang masih mengalami gangguan perangkat di server," kata Gutmen saat rapat Pengembangan Aplikasi E-kerja, di Jakarta, Kamis (17/5). 

Selain itu, belum ada yang meng-aprovel dan meng-input tepat pada waktunya (di akhir bulan) dan sistem e-kerja dengan fingerprint dalam rekapitulasinya masih belum terintegrasi. Sejumlah persoalan ini menurutnya menjadi kendala yang harus diperbaiki bersama melalui masukkan dan usulan dari pegawai.

"Maka perlunya dalam dimensi aplikasi ini adalah untuk memberi reward yang pasti pada setiap pegawai," kata dia.

Perbaikan untuk penyempurnaan e-kerja kiranya bisa berjalan dengan dukungan seluruh pegawai di lingkungan BNPP, khususnya pihak yang khusus menangani hal ini (bidang IT). Dengan demikian bisa memacu kinerja pegawai melalui sarana yang tersedia.

"Saya sampaikan kepada bapak ibu, pengalaman atau persoalan dalam input kerja berikan tanggapan dan sampaikan. Artinya kita bisa lakukan penyempurnaan perbaikan. Jadi tidak berpikir sesuatu yang baru, hanya memodifikasi kebutuhan dari bnpp," ucapnya.

 

(Humas BNPP)

Info for bonus Review William Hill here.