Menu
RSS

Pengaturan Batas Negara Wilayah Udara Demi Kesejahteraan dan Pertahanan Negara

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, menyelenggarakan Rapat Koordinasi 'Konsolidasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Udara ke-dua' di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu (2/5).

 

Rapat yang melibatkan sejumlah kementerian/lembaga (K/L) ini dimaksudkan untuk memfasilitasi koordinasi lanjutan pembahasan substansi pengaturan pengelolaan ruang udara nasional yang komprehensif dan integratif. Sementara  tujuan dari rapat ini adalah membahas sejumlah substansi.

"Pertama, tindak lanjut penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang penetapan Air Defense Identification Zone (ADIZ). Kemudian urgensi pengelolaan ruang udara nasional dalam RPJMN 2015-2019," kata Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto dalam sambutan yang diwakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Boytenjuri.

Ketiga, sambungnya, monitor perkembangan terkini terkait kesiapan Realignment FIR Jakarta. Dan terakhir, memantapkan agenda kerja K/L tahun 2018, khususnya terkait dengan langkah strategis yang menjadi instrumen pendukung dalam pengelolaan ruang udara nasional.

Rapat kali ini difokuskan membahas tindak lanjut pertemuan konsolidasi awal yang digelar pada akhir Februari 2018.  Dalam pelaksanaannya, Sekretariat Tetap (Settap) BNPP telah melakukan beberapa pertemuan untuk berkoordinasi dan menghasilkan sejumlah poin-poin kesepakatan. 

"Patut kita syukuri bersama bahwa pada akhirnya pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia, sehingga dapat menjadi landasan pembentukan Keppres Penetapan ADIZ Indonesia," ucapnya.

Maka dari itu, pihaknya mengapresiasi kegigihan K/L dan TNI AU dalam memperjuangkan koridor hukum untuk menjaga pertahanan dan keamanan demi keutuhan kedaulatan NKRI. Pengelolaan wilayah udara didefinisikan sebagai suatu upaya terpadu dalam perencanaan, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan kegiatan di ruang udara. Hal ini guna mencapai keserasian dan keseimbangan dengan pengelolaan sumber daya alam lain di daratan dan perairan yang berada dibawahnya untuk kesejahteraan rakyat.

Kemudian dari definisi tersebut, lanjut Boy, dapat disimpulkan bahwa RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) akan mengatur wilayah udara yang meliputi penataan ruang, pemanfaatan  baik untuk kepentingan kesejahteraan bangsa dengan tetap memperhatikan kepentingan pertahanan negara, pengaturan mengenai instansi yang berwenang mengatur pengelolaan dan pengawasan agar pengelolaan wilayah udara dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Untuk itu, dalam pertemuan ini kita perlu memfokuskan diri dan melaksanakan komitmen bersama sesuai amanah tugas dan fungsi yang kita emban. Semoga hari ini mendapatkan solusi atas masalah dan tantangan yang ada di hadapan kita, dan merumuskan langkah-langkah yang semakin maju dalam upaya pengelolaan batas wilaytah udara nasional," katanya.

Rapat dihadiri perwakilan dari Kemenkopolhukam, Lanud RBA, Airnav Indonesia, Setkab, Kemenlu, BIN, Kemenhan dan Kementerian ATR. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Bekali Wirausaha Pemula, BNPP Berupaya Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menekankan bahwa dalam pengelolaan perbatasan negara tidak hanya terfokus pada inward looking (melihat ke dalam), melainkan sudah mengarah pada outward looking (melihat keluar). Artinya, tidak hanya memperhatikan sisi pertahanan negara namun juga menyejahterakan masyarakat di kawasan perbatasan.

 

Maka, dalam rangka mendorong pendekatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan Negara (BNPP) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Permodalan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Wirausaha Pemula di Badau, Kalimantan Barat (Kalbar). Kegiatan ini diyakini sebagai  salah satu pendorong terbangunnya perekonomian di wilayah perbatasan.

"Oleh karena itu, kita dorong pendekatan kesejahteraan masyarakat agar dapat berkelanjutan," kata Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Boytenjuri, di Badau, Kalbar, Senin (23/4).

Bimtek terhadap 30 wirausaha pemula yang berasal dari lima desa di Kecamatan Badau ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi. Hal ini dilakukan agar sisi perekonomian masyarakat di perbatasaan dapat terbangun, sehingga program Presiden Jokowi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dapat benar-benar terealisasi.

BNPP selaku koordinator sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah di perbatasan, mendorong Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk memberi pelatihan dan bantuan modal hingga Rp13 juta terhadap wirausaha pemula. Suntikan modal ini untuk memberi daya ungkit yang tinggi bagi pembentukan pelaku-pelaku usaha lintas batas negara.

"Bapak dan Ibu dilatih dari sisi pertanian, kuliner, kerajinan tangan, dan lain-lain. Sehingga kita harap dapat jadi pengusaha pemula yang mumpuni dan dapat menggulirkan ekonomi masyarakat perbatasaan, khususnya di Badau," ucap Boy.

Selain Kementerian Koperasi UKM, pihaknya juga mendorong Kementerian BUMN, Bank nasional maupun swasta untuk membantu masyarakat di kawasan perbatasan (wirausaha pemula) berupa permodalan dengan bunga ringan maupun bantuan langsung. Sehingga, ekonomi di kawasan perbatasan berjalan sesuai program yang dicanangkan.

Selain itu, tujuan dari menciptakan wirausaha handal di perbatasan adalah agar kedepanya dapat bersaing dengan negara tetangga dari segi perekonomian. Kemampuan dalam memasarkan kuliner khas daerah, kerajinan tangan, hingga tempat wisata lokal, kiranya bisa menjadi pemikat dan berujung pada transaksi ekonomi masyarakat perbatasan kedua negara.

"Nantinya kalau 30 orang wirausaha pemula ini berhasil, kedepannya bisa bertambah pengusaha pemulanya. Mudah-mudahan pengusaha pemula yang sekarang bisa jadi pengusaha menengah. kita terus cetak pemula, pemula jadi menengah, menengah jadi pengusaha besar," katanya. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Wujudkan Nawacita ke-3, BNPP Upayakan Warga Perbatasan Aman dan Sejahtera

  • Diterbitkan pada berita
BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam tugas fungsinya fokus pada perwujudan Nawacita ke-3 pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
 
 
Daerah dan desa yang dimaksud tentunya wilayah perbatasan negara yang dalam hal ini pemenuhan kebutuhan dari segi keamanan dan kesejahteraan warga setempat. 
 
Permasalahan perbatasan cukup beragam, mulai dari keamanan, pemenuhan kesejahteraan serta kebutuhan dasar masyarakat setempat yang menjadi pekerjaan bersama dan harus dituntaskan.
 
"Ini beberapa hal yang jadi dasar kehadiran BNPP. Walau secara organisasi terbilang baru, tetapi apa yang diamanatkan oleh negara, kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi permasalahan yang ada di wilayah perbatasan," kata Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP, Asnil, saat memberi pembekalan kepada Nindya Praja Program Studi S1 Manajemen keuangan Fakultas Manajemen, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di kantor BNPP, Jakarta, Rabu (4/3).
 
Dalam pengelolaan perbatasan negara, BNPP selaku lembaga koordinator, bersinergi dengan tiga puluhan kementerian/lembaga (K/L) yang melaksanakan pekerjaan teknis dalam pemenuhan kebutuhan di perbatasan, mulai dari pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pengembangan potensi lokal hingga pembangunan infrastruktur.
 
"Jadi secara teknis ada di K/L, kami sebagai koordinator di pengelolaan perbatasan ini memiliki visi misi yang dituangkan dalam rencana induk (Renduk). Mungkin adik-adik ada belajar Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), kalau di BNPP namanya Renduk 2015-2019," ucap Asnil.
 
Tahun 2018 ini disebut tahun yang strategis karena tinggal satu tahun lagi menuju 2019, yang artinya di tahun terakhir Renduk, tinggal penyelesaian dan evaluasi dari program kegiatan selama 5 tahun berjalan. Maka dari itu, pihaknya berusaha semaksimal mungkin menjalankan kebijakan-kebijakan strategis. 
 
"Itu secara umum bagaimana kehadiran BNPP dalam penyelenggaraan pemerintah, dalam hal ini pengelolaan perbatasan."  (Humas BNPP)
Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.