Menu
RSS

Perwujudan Nawacita ke-3 Harus Terpublikasi ke Masyarakat

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Upaya perwujudan Nawacita ke-3, yaitu 'membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan', sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui pengelolaan yang dilakukan oleh jajaran pemerintah.

 

Setiap program capaian yang telah dilakukan dalam pengelolaan wilayah perbatasan harus diinformasikan dengan baik kepada publik. hal ini agar masyaraat mengetahui sudah sejauh mana pemerintah menjalankan program kesejahteraan serta pengamanan di daerah pinggiran, khususnya wilayah perbatasan.

"TVRI diharapkan  menyiarkan berbagai kegiatan program yang dilakukan di wilayah perbatasan beserta implikasinya," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto saat Media Visit ke Televisi Republik Indonesia (TVRI), Jakarta, Senin (28/5).

Antusiasme masyarakat terhadap keingintahuan kinerja pemerintah di wilayah perbatasan negara, kiranya bisa disalurkan oleh lembaga penyiaran milik pemerintah. Sigit melanjutkan bahwa BNPP selaku koordinator sejumlah kementerian/lembaga dalam pengelolaan wilayah perbatasan, sudah mengajukan MoU untuk dapat bersinergis dalam hal publikasi kegiatan program di perbatasan.

"Kemasan silahkan dari TVRI, nanti substansinya dari kita," ujar dia.

Direktur Utama TVRI Helmy Yahya merespon positif kunjungan BNPP. Menurutnya, TVRI sebagai media publik sudah melakukan publikasi setiap kegiatan yang ada hingga di perbatasan. Pihaknya akan berkontribusi dalam menyukseskan program pemerintah, khususnya di perbatasan.

"Kita perduli karena kewajiban juga. Kita bisa bikin liputan kesana. PLBN kan bagus-bagus," kata Helmy.

Pada kesempatan ini, Plt Ses Widodo Sigit didampingi oleh Kabag Humas TU Pimpinan BNPP Andri Indrawan dan sejumlah staf. Hadir pula Direktur Program TVRI.

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Penyempurnaan e-Kerja Untuk Memacu Kinerja Pegawai BNPP

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Aplikasi elektronik e-kerja digunakan untuk menilai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang kemudian dikonversi menjadi rupiah, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan. 

 

Menurut Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian BNPP, Gutmen Nainggolan, selama satu tahun berjalan sejak April 2017, terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dalam penggunaan e-kerja. 

"Permasalahan itu, e-kerja sulit diakses karena kondisi jaringan yang tidak stabil, kemudian sistem e-kerja yang masih mengalami gangguan perangkat di server," kata Gutmen saat rapat Pengembangan Aplikasi E-kerja, di Jakarta, Kamis (17/5). 

Selain itu, belum ada yang meng-aprovel dan meng-input tepat pada waktunya (di akhir bulan) dan sistem e-kerja dengan fingerprint dalam rekapitulasinya masih belum terintegrasi. Sejumlah persoalan ini menurutnya menjadi kendala yang harus diperbaiki bersama melalui masukkan dan usulan dari pegawai.

"Maka perlunya dalam dimensi aplikasi ini adalah untuk memberi reward yang pasti pada setiap pegawai," kata dia.

Perbaikan untuk penyempurnaan e-kerja kiranya bisa berjalan dengan dukungan seluruh pegawai di lingkungan BNPP, khususnya pihak yang khusus menangani hal ini (bidang IT). Dengan demikian bisa memacu kinerja pegawai melalui sarana yang tersedia.

"Saya sampaikan kepada bapak ibu, pengalaman atau persoalan dalam input kerja berikan tanggapan dan sampaikan. Artinya kita bisa lakukan penyempurnaan perbaikan. Jadi tidak berpikir sesuatu yang baru, hanya memodifikasi kebutuhan dari bnpp," ucapnya.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Perpres 16/2018 Percepat Pembangunan Dalam Rangka Maksimalkan Penyerapan Anggaran

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Kemunculan Peraturan Presiden (Perpres) 16/2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, tidak lepas dari arahan Presiden Jokowi untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran.

 

Oleh karena itu pula, pemerintah mengeluarkan Perpres 16/2018 menggantikan Perpres 54/2010 yang sudah diberlakukan sejak Maret 2018 lalu. Pada Perpres 16/2018 terdapat sejumlah perubahan secara struktur yang lebih sederhana.

"Hanya mengatur hal yang bersifat normatif, menghilangkan bagian penjelasan serta standar dan prosedurnya diatur dalam aturan LKPP dan aturan kementerian sektoral terkait," kata Tim Perumus Perpres 16/2018, Indro Bawono, saat Sosialisasi Perpres 16/2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan pegawai BNPP, di Jakarta, Kamis (17/5).

Dalam Perpres ini pun terdapat sejumlah perubahan, yaitu terkait pengaturan, definisi dan istilah. Untuk pengaturan, terdapat 12 pengaturan baru yang meliputi tujuan pengadaan, pekerjaan yang terintegrasi, perencanaan pengadaan, agen pengadaan serta konsolidasi pengadaan.

"Perubahan istilah dari yang tadinya ULP/LPSE menjadi UKPBJ, lelang menjadi tender, Pokja ULP menjadi Pokja pemilihan dan sistem gugur menjadi harga terendah," ucap Indro.

Kemudian untuk perubahan definisi, sebelumnya, badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya. Kini, pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Perubahan definisi lain, dari yang tadinya panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan, pada Perpres yang baru PJPHP adalah pejabat administrasi/fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa. 

Sementara, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, Setyabudi Arijanta menekankan strategi jitu pencegahan permasalahan hukum dalam pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP).

"Diantaranya, membentuk dan menyiapkan SDM yang kompeten dan profesional, membuat perencanaan kegiatan dan anggaran yang benar," ujar dia.

Lalu, pendampingan mulai dari proses pemilihan sampai dengan serah terima pekerjaan serta pendampingan ahli hukum kontrak dalam persiapan dan penyusunan kontrak dan tidak KKN.

Menurutnya terdapat sejumlah permasalahan hukum dalam PBJP, seperti permasalahan hukum administrasi negara, permasalahan hukum perdata, permasalahan hukum pidana dan permasalahan hukum persaingan usaha.

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.