Menu
RSS

Perpres 16/2018 Percepat Pembangunan Dalam Rangka Maksimalkan Penyerapan Anggaran Utama

Ilustrasi Perpres (Foto: istimewa) Ilustrasi Perpres (Foto: istimewa)

BNPP - Kemunculan Peraturan Presiden (Perpres) 16/2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, tidak lepas dari arahan Presiden Jokowi untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran.

 

Oleh karena itu pula, pemerintah mengeluarkan Perpres 16/2018 menggantikan Perpres 54/2010 yang sudah diberlakukan sejak Maret 2018 lalu. Pada Perpres 16/2018 terdapat sejumlah perubahan secara struktur yang lebih sederhana.

"Hanya mengatur hal yang bersifat normatif, menghilangkan bagian penjelasan serta standar dan prosedurnya diatur dalam aturan LKPP dan aturan kementerian sektoral terkait," kata Tim Perumus Perpres 16/2018, Indro Bawono, saat Sosialisasi Perpres 16/2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan pegawai BNPP, di Jakarta, Kamis (17/5).

Dalam Perpres ini pun terdapat sejumlah perubahan, yaitu terkait pengaturan, definisi dan istilah. Untuk pengaturan, terdapat 12 pengaturan baru yang meliputi tujuan pengadaan, pekerjaan yang terintegrasi, perencanaan pengadaan, agen pengadaan serta konsolidasi pengadaan.

"Perubahan istilah dari yang tadinya ULP/LPSE menjadi UKPBJ, lelang menjadi tender, Pokja ULP menjadi Pokja pemilihan dan sistem gugur menjadi harga terendah," ucap Indro.

Kemudian untuk perubahan definisi, sebelumnya, badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya. Kini, pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Perubahan definisi lain, dari yang tadinya panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan, pada Perpres yang baru PJPHP adalah pejabat administrasi/fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa. 

Sementara, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, Setyabudi Arijanta menekankan strategi jitu pencegahan permasalahan hukum dalam pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP).

"Diantaranya, membentuk dan menyiapkan SDM yang kompeten dan profesional, membuat perencanaan kegiatan dan anggaran yang benar," ujar dia.

Lalu, pendampingan mulai dari proses pemilihan sampai dengan serah terima pekerjaan serta pendampingan ahli hukum kontrak dalam persiapan dan penyusunan kontrak dan tidak KKN.

Menurutnya terdapat sejumlah permasalahan hukum dalam PBJP, seperti permasalahan hukum administrasi negara, permasalahan hukum perdata, permasalahan hukum pidana dan permasalahan hukum persaingan usaha.

 

(Humas BNPP)

 

Info for bonus Review William Hill here.